KSP dan KPK Perkuat Sinergi Cegah Korupsi, Stranas PK Disiapkan Lebih Komprehensif

JAKARTA — Upaya pencegahan korupsi di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) agar semakin efektif dan menyentuh seluruh sektor strategis.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima langsung kunjungan pimpinan KPK di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan antikorupsi nasional.

Dalam pembahasan tersebut, kedua lembaga sepakat mendorong penyempurnaan regulasi, termasuk penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Struktur Stranas PK yang selama ini melibatkan Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan Kementerian PAN-RB, direncanakan akan diperluas.

“Kita sedang merancang agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat, sehingga pengawasan menjadi lebih komprehensif,” ujar Dudung.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan sistemik, di mana pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Selain penguatan kelembagaan, perhatian juga diarahkan pada pengawasan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). KSP memastikan bahwa setiap program strategis akan dikawal secara ketat agar berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dudung menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara aktif, termasuk melalui inspeksi langsung di lapangan bersama tim lintas kementerian. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa KPK terus mengedepankan pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.

“Rekomendasi perbaikan sudah kami sampaikan, dan kami optimistis akan ada tindak lanjut yang memperkuat sistem ke depan,” ujarnya.

Sinergi KSP dan KPK ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dengan penguatan Stranas PK dan pengawasan program prioritas, diharapkan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas.