Anggaran IT BGN Rp1,2 Triliun Disorot, Dadan: Transparan dan Sesuai Regulasi

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait sorotan publik atas anggaran teknologi informasi (IT) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service perangkat Internet of Things (IoT).

Dadan menegaskan, seluruh proses penganggaran dan pemilihan mitra strategis telah dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia juga menyoroti keterlibatan Perum Peruri sebagai bagian dari strategi negara dalam membangun sistem digital yang terintegrasi.

“PERURI saat ini telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security dan memiliki mandat sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah,” ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, dasar hukum keterlibatan PERURI merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 serta penguatan peran sebagai GovTech Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Dengan dasar tersebut, kerja sama yang dijalankan diklaim telah memenuhi prinsip transparansi dan Good Corporate Governance (GCG).

Dadan juga memastikan tidak ada ruang penyimpangan dalam program ini, mengingat sistem yang dibangun berkaitan langsung dengan kedaulatan data gizi masyarakat Indonesia.

Dari total pagu anggaran, realisasi dana difokuskan pada dua komponen utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar yang mencakup berbagai modul sistem. Kedua, penyediaan layanan managed service berbasis IoT dengan nilai sekitar Rp199 miliar.

Menanggapi isu teknis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang turut menjadi perhatian publik, Dadan menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.

“BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time,” tegasnya.

Isu besarnya bukan hanya angka anggaran, tapi kepercayaan publik. Dengan nilai yang signifikan, proyek ini akan diuji bukan di atas kertas, melainkan pada hasil nyata: apakah sistem benar-benar meningkatkan efektivitas distribusi gizi atau justru menambah beban birokrasi.