Rumah untuk Buruh: Janji DPR di Tengah Tekanan May Day

Jakarta — Isu perumahan buruh kembali mengemuka dalam audiensi antara pimpinan DPR RI dan perwakilan pekerja di kompleks Gedung DPR RI. Dalam momentum Hari Buruh Internasional, buruh tak hanya bicara upah dan status kerja, tetapi juga hak dasar atas hunian yang layak, Jumat (1 Mei 2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons dengan membuka peluang integrasi buruh dalam program perumahan nasional, termasuk skema pembangunan 3 juta rumah yang tengah digulirkan pemerintah.

“Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Perumahan, untuk melihat kemungkinan adanya alokasi bagi buruh dalam program tersebut,” ujar Dasco.

Namun persoalan tidak berhenti pada niat. DPR mengakui, kunci dari realisasi program ini terletak pada kejelasan skema dan porsi yang benar-benar bisa diakses pekerja.

“Harus ada kejelasan berapa porsi yang bisa diberikan kepada buruh,” kata Dasco.

Di sisi lain, ruang audiensi juga diisi dengan dorongan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Buruh meminta revisi, bahkan penggantian, seiring berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

DPR menyatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan dalam proses legislasi ke depan, termasuk penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

“Masukan terkait revisi undang-undang sudah banyak kami terima. Ini akan kami dalami,” ujarnya.

Di luar ruang dialog, tekanan tetap berlangsung. Massa buruh menggelar aksi di depan gedung parlemen, membawa tuntutan mulai dari pencabutan UU Cipta Kerja, pembentukan UU Ketenagakerjaan baru, hingga penghapusan sistem outsourcing.

Pertemuan di dalam gedung dan tekanan di luar pagar DPR menjadi dua wajah dari satu isu yang sama: tuntutan agar negara tidak hanya mendengar, tetapi memastikan kebijakan benar-benar menjangkau kehidupan buruh.