Reformasi Polri dalam Konsolidasi Kendali Presiden

Jakarta – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Negara, Selasa (5/5/2026), menandai fase krusial dalam arah reformasi institusi kepolisian. Di satu sisi, pemerintah menegaskan komitmen terhadap pembenahan struktural. Di sisi lain, keputusan-keputusan yang diambil menunjukkan pola konsolidasi kendali yang tetap terpusat.

Laporan KPRP yang disusun sejak pembentukannya pada November 2025 memuat capaian, evaluasi, serta peta jalan reformasi jangka menengah hingga panjang. Namun yang paling menarik bukan sekadar isi laporan, melainkan keputusan politik yang menyertainya.

Pertama, posisi Polri dipastikan tetap berada langsung di bawah Presiden. Tidak ada Kementerian Keamanan, tidak ada reposisi struktural ke bawah kementerian lain. Secara administratif, ini menjaga garis komando tetap sederhana. Namun secara politik, ini mempertegas bahwa kontrol atas aparat keamanan tetap berada dalam orbit kekuasaan eksekutif.

Kedua, mekanisme pengangkatan Kapolri tidak berubah. Presiden tetap menjadi aktor utama dengan persetujuan DPR sebagai penyeimbang formal. Pola ini mempertahankan sistem lama—stabil, tetapi sekaligus minim terobosan dalam distribusi kekuasaan.

Ketiga, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi satu-satunya titik yang membuka ruang baru. Lembaga ini dirancang lebih independen dengan kewenangan yang mengikat. Dalam teori kelembagaan, ini adalah langkah menuju checks and balances. Namun dalam praktik, efektivitasnya akan sangat bergantung pada desain akhir undang-undang dan keberanian politik dalam menjalankannya.

Keempat, pemerintah berencana membuka seluruh buku rekomendasi reformasi kepada publik. Transparansi ini memberi kesan partisipatif—bahwa reformasi tidak lagi eksklusif milik elite. Tetapi pertanyaannya tetap klasik: apakah keterbukaan informasi akan berujung pada pengaruh nyata publik, atau hanya menjadi legitimasi simbolik?

Pemerintah juga menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan implementasi, menandakan bahwa reformasi diarahkan langsung ke tahap eksekusi kebijakan.

Di titik ini, reformasi Polri berjalan di dua rel sekaligus: penguatan institusi dan konsolidasi kekuasaan. Di satu sisi, ada upaya memperbaiki sistem melalui regulasi dan pengawasan. Di sisi lain, tidak ada perubahan fundamental dalam struktur kendali politik atas institusi tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri adalah proses berkelanjutan menuju institusi yang profesional dan modern. Namun dalam perspektif metapolitika, arah kebijakan ini juga mencerminkan bagaimana kekuasaan tetap dijaga dalam satu garis komando.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak terletak pada dokumen atau rekomendasi, melainkan pada hasil nyata di lapangan: apakah Polri menjadi lebih independen, lebih akuntabel, dan semakin dipercaya oleh publik.