Cilacap – Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau hasil renovasi SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/04/2026). Dalam pernyataannya, Presiden menyoroti percepatan program renovasi sekolah sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah, menurut Prabowo, telah memulai langkah signifikan sejak tahun sebelumnya dengan perbaikan sekitar 17.000 sekolah di berbagai wilayah. Namun pada 2026, skala program tersebut meningkat tajam menjadi 70.000 sekolah. Bahkan, target jangka menengah yang dicanangkan mencapai 100.000 sekolah tambahan pada tahun berikutnya, dengan proyeksi seluruh satuan pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki sebelum 2028.
“Tahun lalu sekitar 17 ribu sekolah, tahun ini 70 ribu, dan tahun depan minimal 100 ribu lagi. Saya perhitungkan akhir 2028 semua sekolah sudah kita perbaiki,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut tidak hanya mencerminkan orientasi kebijakan pada pembangunan fisik, tetapi juga menandai pendekatan yang lebih luas terhadap kualitas pendidikan. Dalam pandangan pemerintah, infrastruktur sekolah yang layak diposisikan sebagai prasyarat utama bagi terciptanya ekosistem belajar yang efektif dan merata.
Prabowo menekankan bahwa peningkatan kualitas fasilitas pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek renovasi semata, melainkan harus mencakup penguatan sarana penunjang pembelajaran di seluruh Indonesia. Pendidikan, dalam kerangka ini, diposisikan sebagai instrumen strategis kebangkitan nasional di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.
“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas dan fasilitas. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa,” tegasnya.
Di sisi lain, pernyataan Presiden juga memuat dimensi geopolitik yang lebih luas. Ia menyinggung kondisi global yang masih diliputi konflik di berbagai kawasan seperti Ukraina, Gaza, hingga ketegangan di Timur Tengah. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi relatif stabil dan damai, yang menurutnya harus dijaga sebagai modal utama pembangunan nasional.
“Di tengah krisis dunia yang luar biasa, kita bersyukur Indonesia dalam keadaan damai,” ujarnya.
Secara metapolitik, arah kebijakan ini memperlihatkan konsolidasi antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan narasi kebangkitan negara. Renovasi ratusan ribu sekolah bukan hanya proyek teknokratis, tetapi juga simbol dari upaya memperkuat legitimasi negara melalui peningkatan kualitas layanan dasar publik, khususnya pendidikan.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai sektor administratif, melainkan sebagai arena strategis pembentukan daya saing nasional. Pemerintah menempatkan generasi muda sebagai pusat gravitasi kebijakan, dengan asumsi bahwa kualitas infrastruktur pendidikan akan berkorelasi langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dengan target ambisius yang dipaparkan, agenda renovasi sekolah ini menjadi salah satu pilar utama dalam desain besar pembangunan nasional. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan, mulai dari distribusi anggaran, pemerataan wilayah, hingga kualitas pelaksanaan, akan menjadi variabel penentu keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang.