JAKARTA – Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari dalam orbit komunikasi kekuasaan menandai satu hal: pemerintah serius membenahi—atau mungkin mengendalikan—arus informasi publik.
Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Senin (27/4/2026), bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah langkah strategis Prabowo Subianto untuk menguatkan kendali atas narasi di tengah lanskap media yang semakin liar dan tak terprediksi.
Hasan Nasbi diplot sebagai otak konseptual. Ia akan berada di balik layar, merancang arah pesan, memastikan setiap pernyataan negara tidak sekadar terdengar, tetapi juga membentuk persepsi.
Di sisi lain, Muhammad Qodari—yang lama berkecimpung di dunia survei dan opini publik—mengisi posisi operasional. Ia memahami denyut persepsi masyarakat, sekaligus tahu bagaimana opini bisa dibentuk, digeser, bahkan dipertahankan.
Dalam keterangannya, Hasan menekankan pentingnya meluruskan informasi yang keliru. Pernyataan ini terdengar normatif, tetapi di tengah derasnya pertarungan narasi, “meluruskan” bisa berarti banyak hal—tergantung siapa yang memegang definisi kebenaran.
Qodari lebih gamblang. Ia mengakui bahwa komunikasi pemerintah adalah pekerjaan besar, terlebih ketika media sosial kini memainkan peran layaknya pers, namun tanpa pagar regulasi yang sama.
Di sinilah medan sesungguhnya: bukan lagi sekadar menyampaikan kebijakan, tetapi bertarung dalam ruang persepsi yang cair, cepat, dan sering kali emosional.
Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya profesionalisasi komunikasi negara. Namun, publik juga patut bertanya: apakah ini untuk transparansi yang lebih baik, atau justru untuk memastikan narasi tetap terkonsolidasi di bawah kendali kekuasaan?
Di era di mana informasi adalah kekuatan, siapa yang menguasai narasi—sering kali—menguasai realitas.