Fadli Zon Kumpulkan Produser Film Nasional, Pemerintah Siapkan Penguatan Ekosistem Perfilman

JAKARTA, Metapolitika.com — Pemerintah mulai memperkuat konsolidasi industri perfilman nasional melalui pendekatan kolaboratif antara negara dan pelaku industri kreatif. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggelar dialog strategis bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan sejumlah produser film nasional di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (4/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan mendasar industri perfilman nasional, mulai dari tata kelola distribusi film, dukungan regulasi, transparansi data industri, hingga percepatan revisi Undang-Undang Perfilman.

Ketua Badan Perfilman Indonesia, Fauzan Zidni, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama asosiasi produser telah membentuk Forum Produser Film Indonesia sebagai wadah konsolidasi strategis antar pelaku industri film nasional.

Menurut Fauzan, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem perfilman Indonesia agar lebih inovatif, inklusif, dan memiliki arah pengembangan yang lebih jelas di tengah persaingan industri hiburan global.

Sementara itu, produser film Linda Ghozali menyoroti pentingnya transparansi data distribusi film nasional serta dukungan kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada industri kreatif. Ia menilai keterbukaan data menjadi fondasi penting dalam membangun industri film yang sehat dan akuntabel.

Di sisi lain, sutradara sekaligus produser Angga Dwimas Sasongko menegaskan perlunya keselarasan kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan perfilman nasional yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang.

Menurut Angga, keberpihakan pemerintah dalam aspek regulasi dan distribusi akan menentukan keberlanjutan industri sekaligus membuka ruang yang lebih adil bagi para pelaku perfilman nasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan film Indonesia.

Pemerintah menilai industri perfilman bukan hanya bagian dari sektor hiburan, tetapi juga instrumen diplomasi budaya dan penguatan identitas nasional di tingkat global.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Masyitoh Annisa Ramadhani Alkatiri serta Direktur Film, Musik, dan Seni Irini Dewi Wanti.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, pemerintah berharap perfilman nasional mampu tumbuh lebih kompetitif sekaligus memperluas pengaruh budaya Indonesia di tingkat internasional.