Prabowo Kritik Kredit untuk Konglomerat, Minta Himbara Lebih Berpihak ke Rakyat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membutuhkan sektor swasta yang kuat dan inovatif, namun tetap berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan Indonesia menjalankan konsep ekonomi jalan tengah atau ekonomi Pancasila yang memadukan peran negara dan mekanisme pasar.

Namun Presiden juga mengkritik praktik distribusi kredit perbankan yang dinilai terlalu berpihak kepada kelompok usaha besar tertentu.

“Saya minta bank-bank Himbara menjadi bank yang patriotik,” tegas Presiden.

Prabowo menilai demokrasi ekonomi harus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, startup, dan generasi muda yang ingin membangun usaha.

Selain itu, Presiden menyoroti lambatnya sistem perizinan usaha yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka ruang praktik pungutan liar.

Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru menjadi beban bagi dunia usaha melalui birokrasi yang rumit dan tidak efisien.

Presiden juga menyerukan kolaborasi nasional antara pemerintah, swasta, UMKM, dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan kemakmuran bersama.