Presiden Prabowo Dorong Percepatan Rumah Bersubsidi, Fokus Pangkas Perizinan

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mengakselerasi program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Upaya tersebut ditegaskan melalui pertemuan Presiden dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Kamis (29/1/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menerima laporan terkini mengenai progres sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah berjalan. Salah satunya adalah persiapan pembangunan rumah susun bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Selain proyek tersebut, pemerintah juga menargetkan pelaksanaan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan terintegrasi. Lokasi pembangunan dirancang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan industri, perkantoran, serta jaringan jalan utama.

Menurut Seskab, realisasi pembangunan rumah bersubsidi ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor. Tidak hanya itu, program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas konstruksi dan sektor pendukung lainnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa percepatan program perumahan harus dibarengi dengan penyederhanaan regulasi. Pemerintah mendorong pemangkasan perizinan serta pengurangan biaya administrasi agar proses pembangunan rumah bersubsidi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

“Presiden berkeinginan agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema rumah bersubsidi sekaligus memangkas hambatan perizinan,” jelas Teddy.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan program strategis nasional tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan secara nyata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.