Pertumbuhan 5,61 Persen: Stabilitas yang Dikelola atau Ketergantungan yang Disamarkan?

Jakarta – Angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I 2026 memberi ruang legitimasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global, capaian ini dapat dibaca sebagai sinyal stabilitas. Namun dalam kacamata ekonomi politik, angka tersebut bukan sekadar indikator kinerja—melainkan juga instrumen narasi kekuasaan.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, evaluasi program prioritas menjadi agenda utama. Kepala Badan Pembinaan Khusus, Aris Marsudiyanto, menyampaikan bahwa program pemerintah berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan tersebut.

Pernyataan ini memperkuat framing bahwa keberhasilan ekonomi adalah hasil langsung dari desain kebijakan pemerintah. Sebuah narasi yang penting dalam membangun kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi politik rezim.

Namun jika ditelisik lebih dalam, struktur pertumbuhan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks.

Dari sisi produksi, lonjakan tertinggi terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum. Ini menandakan pemulihan konsumsi domestik—sebuah pola yang lazim pascapandemi atau dalam fase rebound ekonomi. Tetapi sektor ini juga dikenal fluktuatif dan sensitif terhadap daya beli.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, mencapai 21,81 persen. Angka ini mengindikasikan peran negara yang sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan.

Di titik inilah pertanyaan metapolitik muncul: apakah pertumbuhan ini mencerminkan kekuatan ekonomi riil, atau justru menunjukkan ketergantungan pada intervensi negara?

Ketika belanja pemerintah menjadi motor utama, maka stabilitas ekonomi secara tidak langsung bergantung pada kapasitas fiskal dan keputusan politik. Artinya, ekonomi tidak sepenuhnya bergerak secara organik, tetapi dikendalikan melalui instrumen kekuasaan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga membuka ruang kritik dari akademisi dan pengamat. Secara normatif, ini menunjukkan keterbukaan. Namun dalam praktik politik, ruang kritik sering kali berfungsi sebagai katup pengaman—memberi kesan partisipatif tanpa harus mengubah arah kebijakan secara fundamental.

Dengan demikian, pertumbuhan 5,61 persen dapat dibaca dalam dua lapis. Pertama, sebagai capaian ekonomi yang memberi rasa aman jangka pendek. Kedua, sebagai bagian dari konstruksi stabilitas politik yang dijaga melalui kontrol terhadap instrumen fiskal dan narasi publik.

Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan, tetapi menguji kualitasnya: apakah ia inklusif, berkelanjutan, dan ditopang oleh produktivitas—atau sekadar hasil dari ekspansi belanja negara.

Karena dalam ekonomi politik, angka tidak pernah netral. Ia selalu membawa kepentingan, arah, dan—pada akhirnya—kekuasaan.