Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Profesional untuk Indonesia Raya (Postidar) mengecam keras pernyataan mantan Ketua MPR RI, Amien Rais. Dalam rilis resmi kepada media, Postidar menilai pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya berpotensi menciptakan keresahan publik.
Menurut mereka, tudingan yang disampaikan tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori fitnah karena memberi label tanpa dasar yang jelas. Postidar menyoroti bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi secara memadai, sehingga narasi yang tidak akurat berisiko menyesatkan opini publik.
Ahmad Kailani, salah satu anggota Presidium Postidar, saat dimintai pendapatnya pada 01 Mei 2026, mengaku terkejut sekaligus geram. Ia menilai pernyataan tersebut sarat prasangka dan tidak mencerminkan sikap beradab.
“Sulit bagi saya memahami cara berpikir dan bertindak Pak Amien Rais. Melabelkan seseorang dengan tuduhan keji tanpa dasar yang valid adalah tindakan yang tidak pantas,” ujarnya. Ia juga mengkhawatirkan kondisi Amien Rais yang dinilai semakin rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
Pandangan serupa disampaikan Sulayman Haikal, mantan Ketua Umum Pijar 98 sekaligus Presidium Postidar. Ia menyayangkan sikap Amien Rais yang dinilai justru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Pernyataan seperti itu tidak pantas disampaikan oleh tokoh sebesar beliau. Jika ini bagian dari politik pecah belah, dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga meminta adanya klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Sementara itu, Thurman Simanjuntak menilai bahwa meskipun pernyataan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik, etika tetap harus dijunjung tinggi. Ia menegaskan bahwa menyampaikan informasi yang belum jelas, apalagi hoaks, merupakan hal yang tabu bagi seorang tokoh publik.
“Perbedaan sikap politik tidak boleh menghalalkan segala cara, termasuk menyebarkan informasi yang tidak benar,” ujarnya, seraya mengimbau agar praktik semacam itu dihentikan.
Di sisi lain, Agus Teddy Sumantri, Presidium Postidar yang berbasis di Jawa Barat, menilai tudingan yang mengaitkan kedekatan personal dengan isu moral sebagai spekulasi tanpa dasar kuat. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kegaduhan publik.
Teddy juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada jajaran kabinet, termasuk Sekretaris Kabinet, didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan kerja.
“Fokus pemerintah saat ini adalah bekerja untuk rakyat. Narasi yang tidak berdasar justru dapat mengganggu stabilitas dan konsentrasi dalam menjalankan program-program prioritas,” tutupnya. (**)