Evaluasi Berkala, BGN Hentikan Sementara Operasional 1.512 SPPG di Jawa

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah II sebagai tindak lanjut evaluasi pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh fasilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang ditetapkan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyampaikan bahwa penghentian sementara dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan dasar operasional, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Sebanyak 1.512 SPPG yang terdampak tersebar di beberapa provinsi: DKI Jakarta 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit. Selain itu, 175 SPPG belum menyediakan tempat tinggal untuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan dan standar operasional dipenuhi,” tegas Dony.

Sementara itu, dari 4.219 SPPG di wilayah III, sebanyak 2.138 dapur telah memiliki SLHS, 1.364 sedang dalam proses pengurusan, dan 717 lainnya belum mendaftar sama sekali. Rudi Setiawan menegaskan bahwa SPPG yang belum mendaftar SLHS akan ditangguhkan sementara hingga sertifikat diterbitkan, sebagai langkah memastikan kualitas makanan aman dan higienis.

“Kami mendorong seluruh pengelola SPPG untuk segera mendaftar SLHS melalui dinas kesehatan setempat. Begitu sertifikat terbit, operasional dapat berjalan sesuai standar,” tambah Rudi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk menata layanan MBG secara profesional, menjaga kualitas nutrisi bagi jutaan penerima manfaat, dan memastikan seluruh dapur SPPG beroperasi sesuai standar kesehatan.