Dosen STIPAN: Tingginya Ongkos Politik Pilkada Picu Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA – 2 April 2026 – Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta, Wahyudi Pramono, menilai tingginya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Menurut Wahyudi, dinamika demokrasi lokal di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam hal peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah. Namun demikian, kondisi tersebut masih dibayangi oleh munculnya berbagai kasus hukum yang melibatkan kepala daerah.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat pola yang relatif sama dalam sejumlah kasus, mulai dari dugaan suap proyek, praktik jual beli jabatan, hingga permintaan fee kepada pengusaha,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural dalam tata kelola politik lokal.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa tingginya biaya politik dalam pilkada menciptakan tekanan bagi kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses kontestasi.

“Biaya politik tidak hanya mencakup kampanye formal, tetapi juga dukungan partai, logistik politik, hingga praktik transaksional di tingkat akar rumput. Hal ini kemudian memunculkan logika ‘balik modal’ setelah menjabat,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut Wahyudi, kebijakan publik berpotensi mengalami distorsi. Proyek pembangunan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada potensi keuntungan ekonomi.

“Jabatan birokrasi dapat diperjualbelikan, sementara perizinan berubah menjadi komoditas politik,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran partai politik yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Dalam praktiknya, partai masih cenderung mengutamakan aspek elektabilitas dan kekuatan finansial dibandingkan integritas dan kapasitas calon pemimpin.

Untuk itu, Wahyudi menekankan pentingnya pembenahan sistem politik secara menyeluruh, termasuk transparansi pembiayaan politik, penguatan kaderisasi partai, serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Tanpa perbaikan sistemik, siklus ini akan terus berulang dan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal,” tegasnya.