Pemerintah Siapkan Pengawasan Ketat Ekspor SDA, Skema DHE Mulai Berlaku Juni 2026

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah pengendalian devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperbesar cadangan devisa negara. Kebijakan baru tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar sosialisasi kepada berbagai asosiasi pengusaha nasional maupun internasional terkait mekanisme baru ekspor SDA melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Airlangga, mayoritas pelaku usaha memberikan respons positif terhadap kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaannya.

“Pelaku usaha pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah karena dinilai dapat memperkuat tata kelola ekspor nasional,” ujar Airlangga usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap dengan masa evaluasi pada tiga bulan pertama. Pemerintah ingin memastikan sistem berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pemantauan digital yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT Danantara Sumberdaya Indonesia agar arus devisa dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara real time.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengawasan lintas kementerian agar kebijakan tersebut tetap sehat dan tidak memunculkan praktik monopoli dalam perdagangan ekspor SDA.

Pemerintah menilai penguatan pengawasan dan pengelolaan devisa hasil ekspor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.