DPR Soroti Penanganan Bencana dan Lingkungan, Dorong Perlindungan Hutan & Sampah di 2026

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti sektor penanganan bencana dan kerusakan lingkungan dalam kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2025. Ia menekankan bahwa bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, sehingga perlu diperkuat pada tahun 2026.

Menurut Rokhmat, dampak bencana dirasakan cukup berat, terutama di Sumatera dan Jawa Barat, yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

“Persoalan bencana, terutama hidrometeorologi, sangat berat dirasakan bangsa Indonesia karena memakan korban jiwa,” ujar Rokhmat kepada Parlementaria di sela Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ia menilai alih fungsi lahan dan hutan sebagai kawasan resapan air menjadi penyebab utama bencana, termasuk longsor dan banjir yang terus berulang. Rokhmat menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin perusahaan di Sumatera serta mendorong pengembalian fungsi hutan milik PTPN dan Perhutani, mengingat keterbatasan lahan di Pulau Jawa.

“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan agar tetap lestari, dengan tanaman endemik dan pohon berakar kuat,” tegas legislator Fraksi Gerindra ini.

Selain kehutanan, Rokhmat menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Baru sekitar 25% sampah nasional tertangani dari total produksi sekitar 105 ribu ton per hari. Ia mendorong inovasi teknologi dan peningkatan kesadaran publik dalam pengelolaan sampah.

“Masalah sampah belum terselesaikan optimal, sehingga diperlukan terobosan dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.