Strategi Multi-alignment Prabowo itu Diplomasi Cerdas

Haris Rusly Moti buka suara soal “keberanian” Prabowo masuk menjadi anggota Board of Peace (BOP) besutan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trumph. Pasalnya posisi Trumph yang dianggap “mendua” soal Palestina berpotensi “menyeret” Indonesia ke dalam satu blok tertentu. Selain itu, putusan Trumph yang keluar dari organisasi badan dunia, cukup mengejutkan. Akibatnya pembentukan BoP oleh banyak pengamat dianggap akan menjadi “tandingan PBB”. Padahal Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai “garda depan” dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Wajar jika kritik atas putusan tersebut bermunculan. Namun bagi Haris, Pendiri ’98 Resolution Network’, punya pandangan lain. Menurutnya, langkah Prabowo bergabung di BoP sebagai langkah cerdas. “Dalam konteks perjuangan memerdekakan bangsa Palestina dan mengakhiri konflik di Gaza, menurut pandangan kami Presiden Prabowo tidak menyandarkan diri semata pada Board Of Peace. Indonesia dengan strategi multi-aligment bisa berjuang bersama Perancis dan negara-negara Eropa yang konsisten memerdekakan bangsa Palestina.

Demikian juga, di saat yang sama kita juga bisa menggunakan saluran diplomatik bersama negara-negara BRICS untuk mengakhiri konflik di Gaza,” jelas Haris. “Jadi jangan hanya dilihat dalam konteks keanggotaan Indonesia di BoP. Melainkan juga bagaimana keikutsertaan Indonesia di BRICK. Kita kan tahu, BRICK itu persekutuan negara-negara yang menjadi pesaing Amerika Serikat”, tambahnya.

Dalam perubahan geopolitik setiap negara dituntut harus mampu beradaptasi (political adaption) dengan lingkungan yang baru. Bisa jadi di era Perang Dingin (Cold War), langgam politiknya hanya sekedar tidak berada dalam salah satu blok (aligned). Kita tahu saat itu dunia seperti di belah dua, Timur vs Barat atau Sosialisme-Komunis vs Kapitalisme Liberal (Bipolar).

Indonesia di tahun 970-an secara ekonomi dianalogikan Bung Hatta sebagai “mengayuh di Antara Dua Karang”. Bukan Kapitalis, bukan sosialis. Jadi selama puluhan tahun diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia mengusung tema Non-Blok dalam konteks bipolaritas. Tidak Barat (Kapitalis), tidak Timur (Sosialis). Namun ketika Komunis tumbang, Barat nyaris tanpa lawan. Amerika menjadi satu-satunya adidaya di muka bumi (Unipolar).

Era Unipolar yang sangat singkat, situasi “tanpa” perang, sangat mencolok. Namun ketika Timur (Rusia, China, India) muncul menjadi “adidaya” ekonomi, maka era Multipolar menggeser dinamika geopolitik menjadi sangat dinamis. Di titik inilah diplomasi dan kebijakan luar negeri Prabowo bisa dipahami.

Menurut Haris, strategi multi-aligment yang dijalankan Presiden Prabowo sangat tepat untuk menjawab situasi geopolitik multipolar. Tatanan dunia yang multipolar diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan stabilitas. Sayangnya, multipolar justru melahirkan polarisasi dan fragmentasi geopolitik yang sangat tajam.

“Kita semua menyaksikan keadaan dunia saat ini terjebak di dalam persaingan dan polarisasi antara sejumlah negara-negara adidaya militer dan ekonomi (USA, China, Rusia, Uni Eropa). Persaingan tersebut telah menciptakan resiko ketidakpastian yang dapat berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional masing masing negara.

Mengapa? jika kita perhatikan, penggerak utama kebijakan luar negeri setiap negara saat ini ditujukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional setiap negara. Oleh karena itu, menurut Haris, jawaban terhadap situasi multi-polar saat ini dalam membangun kerjasama dan juga dalam menyelesaikan konflik adalah multi-aligment,” jelasnya.

Menurutnya, pandangan kami Aktivis 98, langkah two state solution yang ditawarkan Presiden Prabowo dengan “koeksistensi damai” adalah pilihan yang rasional dalam memperjuangkan negara Palestina merdeka dan mengkhiri konflik di Gaza.

Haris yang pernah menjadi Komandan Nasional Relawan TKN Prabowo-Gibran mengatakan, menghormati dan memahami kritik dan kekuatiran sejumlah kalangan terkait pilihan kebijakan Presiden Prabowo untuk terlibat di dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Donald Trump.

Kekuatiran itu diantara diantaranya menilai jangan sampai Indonesia hanya dijadikan sebagai legitimasi moral dari Trump dan Netanyahu, untuk mewujudkan tujuan strategis Israel dengan mengabaikan tujuan pengakuan negara Palestina merdeka.

“Kami kira kritik soal keterlibatan Indonesia di Board of Peace sudah dijawab oleh Presiden Prabowo, Indonesia setiap saat bisa keluar dari Board of Peace jika menyimpang dari tujuan menciptakan perdamaian di Gaza dan memerdekakan Palestina,” tutup Haris.