ALARM DARI KAMPUS UNTUK ISTANA

Oleh: Wahyudi Pramono

Dosen Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ( STIPAN) Jakarta

Di banyak negara, kampus sering menjadi tempat pertama yang merasakan getaran perubahan zaman. Dari ruang kuliah lahir gagasan, dari diskusi lahir kritik, dan dari kegelisahan intelektual sering muncul peringatan yang lebih cepat daripada respons para pengambil keputusan.

Peristiwa pada 12 Juni dan 13 Juni 2026 memberi ilustrasi yang menarik untuk dibaca dalam kerangka tersebut. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan di Jakarta dan sejumlah daerah untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap arah kebijakan publik dan prioritas pemerintahan. Aksi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin, serta memperoleh resonansi di berbagai kota lain, membawa beragam tuntutan: evaluasi terhadap efektivitas program-program strategis, keberlanjutan fiskal, kenaikan harga energi, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Tentu tidak semua tuntutan mahasiswa harus diterima sebagai kebenaran. Demokrasi bukanlah mekanisme untuk mengganti kebijakan berdasarkan suara paling keras. Namun demokrasi juga kehilangan maknanya ketika kritik diperlakukan sebagai gangguan dan bukan sebagai masukan. Di titik itu, yang perlu dibaca bukan semata isi tuntutannya, melainkan pesan yang lebih dalam: ada sebagian generasi muda yang sedang menyampaikan kegelisahan tentang apakah negara masih bekerja dengan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Menariknya, aksi tersebut tidak hanya memperlihatkan keberanian untuk menyampaikan kritik, tetapi juga memperlihatkan sesuatu yang lebih penting: mahasiswa masih percaya bahwa negara dapat diperbaiki. Sebab orang yang sudah kehilangan harapan biasanya memilih diam. Mereka yang masih turun ke jalan sesungguhnya sedang mengirimkan pesan bahwa kepercayaan itu masih ada, meskipun mulai meminta jawaban yang lebih meyakinkan dari para pemegang mandat.

Karena itu, ketika mahasiswa mulai bersuara, pemerintah seharusnya tidak tergesa melihatnya sebagai ekspresi ketidakpuasan politik semata. Di balik mimbar bebas, poster, dan demonstrasi, sesungguhnya ada pertanyaan yang lebih mendasar yang sedang diajukan kepada negara: apakah negara masih berjalan pada arah yang benar?

Pertanyaan itu penting karena negara pada dasarnya bukanlah sesuatu yang rumit seperti yang sering dibayangkan. Kita sering menganggap memimpin negara sebagai pekerjaan paling kompleks di dunia. Ia berbicara tentang jutaan penduduk, ribuan kebijakan, triliunan anggaran, dan berlapis-lapis kepentingan yang saling berkelindan. Kompleksitas itu lalu melahirkan kesan bahwa negara hanya dapat dipahami oleh segelintir orang yang berada di pusat kekuasaan.

Padahal jika dikupas hingga ke dasarnya, negara tidak jauh berbeda dari kehidupan sehari-hari yang diperbesar skalanya. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, sekolah yang berjalan, pelayanan kesehatan yang hadir, harga yang terjangkau, kesempatan bekerja, rasa aman, dan keyakinan bahwa masa depan mereka sedang dipikirkan dengan sungguh-sungguh.

Negara menjadi rumit bukan selalu karena persoalannya terlalu sulit, tetapi sering karena kita membungkus persoalan sederhana dengan terlalu banyak lapisan kepentingan, terlalu banyak simbol, dan terlalu banyak keputusan yang menjauh dari kebutuhan nyata masyarakat.

Di titik inilah kualitas kepemimpinan diuji.Pemimpin negara bukan pertama-tama diuji dari kemampuan menciptakan banyak program, melainkan dari kemampuannya menemukan kesederhanaan di balik kerumitan.

Negara tidak otomatis menjadi lebih maju karena memiliki lebih banyak proyek. Negara tidak otomatis menjadi lebih kuat karena memiliki lebih banyak pos-pos kementrian dan aneka jabatan staf khusus. Dan pemerintah tidak otomatis menjadi lebih berhasil hanya karena menghasilkan lebih banyak kebijakan.

Ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya selalu sederhana: apakah rakyat merasakan manfaatnya. Karena itu, setiap program publik layak dievaluasi. Bukan karena pemerintah harus dicurigai, melainkan karena uang publik selalu membawa tanggung jawab publik.

Setiap kebijakan yang menyerap sumber daya besar patut ditanya: apakah manfaatnya terukur? Apakah dampaknya nyata? Apakah prioritasnya tepat? Apakah biaya sosial dan fiskalnya sepadan dengan hasil yang diterima masyarakat? Pertanyaan semacam ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kepedulian terhadap negara.

Mahasiswa memahami hal itu. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa tidak selalu menjadi kelompok yang benar. Tetapi mereka berulang kali menjadi kelompok yang lebih cepat menangkap adanya jarak antara harapan rakyat dan arah kebijakan.

Tahun 1966, 1974 dan 1998, hingga berbagai gerakan pascareformasi menunjukkan satu pola yang sama: kampus sering menjadi ruang pertama tempat alarm sosial dibunyikan.

Alarm itu bukan tanda bahwa negara akan runtuh. Alarm justru menunjukkan bahwa masih ada pihak yang peduli sebelum persoalan menjadi lebih besar.

Yang berbahaya bukan ketika mahasiswa bersuara. Yang berbahaya adalah ketika negara kehilangan kemampuan untuk mendengar. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang dapat menerima koreksi tanpa kehilangan kewibawaan.

Sebab kewibawaan bukan lahir dari kemampuan membungkam kritik, melainkan dari keberanian memperbaiki diri. Dalam konteks itu, evaluasi terhadap efektivitas program, efisiensi tata kelola, ukuran organisasi pemerintahan, maupun prioritas pembangunan seharusnya dipandang sebagai bagian normal dari demokrasi.

Masyarakat berhak bertanya apakah negara sedang menggunakan energinya pada hal yang paling dibutuhkan rakyat. Karena tantangan terbesar negara modern bukan lagi kekurangan gagasan. Tantangannya adalah kemampuan memilih prioritas. Negara tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus.

Ada saat ketika pemimpin harus berani mengatakan: ini penting, ini belum mendesak; ini prioritas, ini bisa ditunda. Keberanian menentukan prioritas jauh lebih penting daripada kemampuan menciptakan banyak agenda.

Demikian pula dalam kebijakan ekonomi, energi, dan hubungan luar negeri. Setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi. Namun konsekuensi akan lebih mudah diterima apabila dijelaskan secara terbuka kepada rakyat.

Kekuasaan tanpa komunikasi melahirkan jarak. Kebijakan tanpa penjelasan melahirkan kecurigaan. Dan ketika kecurigaan tumbuh, legitimasi perlahan berubah menjadi formalitas.

Padahal negara tidak hanya berjalan dengan hukum. Negara berjalan dengan kepercayaan. Rakyat yang percaya akan ikut menjaga negara. Rakyat yang kehilangan kepercayaan akan memandang setiap kebijakan dengan curiga. Karena itu, pemimpin besar bukanlah pemimpin yang selalu benar.

Pemimpin besar adalah pemimpin yang tidak takut mengoreksi keputusan ketika menemukan kekurangan. Mengakui perlunya evaluasi bukan tanda kelemahan. Justru di situlah kedewasaan kekuasaan diuji. Negara bukan milik pemerintah. Negara adalah milik seluruh rakyat yang untuk sementara memberikan mandat kepada mereka yang sedang memimpin.

Pada akhirnya, tantangan terbesar seorang pemimpin bukan mengelola kerumitan negara. Yang paling sulit adalah menjaga agar negara tidak kehilangan kesederhanaan tujuannya. Negara hadir untuk melayani. Kekuasaan hadir untuk memberi manfaat. Kebijakan hadir untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, ketika kampus membunyikan alarm, negara tidak perlu buru-buru mematikan suaranya.

Sebab alarm bukan selalu tanda ancaman. Kadang alarm adalah bentuk kasih sayang terakhir sebelum kepercayaan berubah menjadi jarak.

Dan pemimpin yang bijaksana bukanlah pemimpin yang tidak pernah mendengar alarm. Pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mampu memahami mengapa alarm itu berbunyi.